Anggota TNI Yang Terpapar Paham Radikalisme Harus Segera Diluruskan

Di sela-sela acara halal bihalal para Puranwirawan TNI yang digelar di Gedung Dharmawangsa, Jakarta, kemarin Agum Gumelar yang kini berstatus sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyatakan bahwa TNI sudah seharusnya segera meluruskan para anggotanya yang diduga telah terpapar paham radikalisme. Menurut Agum, dirinya masih yakin bahwa para anggota TNI yang terduga radikal itu sebenarnya masih sangat mencintai Indonesia, sehingga jika TNI bertindak persuasid dengan membuka komunikasi kepada mereka yang telah diduga mulai mengikuti paham radikalisme itu maka jiwa Sapta Marga yang saat ini bengkok itu bisa diluruskan kembali.

Selain itu, Agum Gumelar juga menegaskan bahwa ketika ada berbagai ancaman terhadap kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, sudah seharusnya seluruh elemen bangsa ini tidak bisa terus menerus berdiam diri dan malah seakan-akan bersikap netral. Seluruh elemen bangsa harus bersatu dan kompak untuk membela NKRI dan Pancasila. Hal tersebut disebabkan karena sejak Indonesia merdeka maka para pejuang kemerdekaan telah bersepakat agar NKRI ini berdiri dari Sabang sampai Merauke, berbagai kepulauan, berbagai etnis, berbagai agama bersatu padu membentuk NKRI yang didasari oleh Pancasila yang berperan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa ini.

Seperti diketahui, bahwa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, sempat memberikan pernyataan bahwa menurut hasil riset yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan ada sekitar 3% anggota TNI yang disinyalir telah terpapar paham radikalisme. Tentu saja, penemuan ini merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, sebab bukan tidak mungkin di kemudian hari yang akan datang, anggota TNI yang telah terpapar paham radikalisme itu akan menjadi bom waktu yang berpotensi memecah belah bangsa.

Selain memberi data mengenai persentase anggota TNI yang diduga telah terpapar paham radikalisme, Menteri Pertahanan juga memaparkan sejumlah data lainnya, yaitu: ada sekitar 19,4 %  PNS, 19,1 % pegawai BUMN serta 18.1% pegawai swasta, yang tidak setuju dengan Pancasila, sedangkan ada pula 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA yang memilih setuju menegakkan negara Islam di Indonesia dengan cara menjalankan jihad.

Sementara itu, menurut AM Hendropriyono yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, fakta bahwa adanya sekitar 3% anggota TNI yang diduga radikal itu sangat berbahaya. Hendropriyono juga menyarankan bahwa para prajurit TNI khususnya yang masih aktif dan berusia muda untuk selalu merenungkan isi dari Pancasila dan Sapta Marga, agar tidak semakin terjerumus ke paham berbahaya seperti radikalisme. Selain itu, Hendropriyono juga mengingatkan bahwa usaha untuk menyebarkan paham radikalisme itu tentunya memiliki resiko hukum pidana, apalagi jika dilakukan oleh anggota TNI yang tentunya juga akan diberlakukan hukum militer.