Isu Terorisme Jadi Salah Satu Sorotan Utama Menko Polhukam Di Forum Komunitas Keamanan ASEAN

Dalam Forum Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community) atau yang disingkat APSC yang digelar di Thailand, hari ini Senin (24/6/2019) Wiranto, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Indonesia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia telah melihat bagaimana terorisme terjadi berkali-kali dan para teroris itu terus berusaha mengembangkan strategi mereka baik itu yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Menurut Wiranto, salah satu strategi yang kini marak dilakukan oleh teroris adalah dengan melibatkan perempuan dan anak-anak ketika melakukan aksi terorisme. Meskipun demikian, Wiranto juga menyatakan bahwa para penegak hukum di Indonesia telah berhasil melaksanakan sejumlah operasi yang bertujuan mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme di Indonesia.

Terkait dengan keberhasilan para penegak hukum tersebut, dalam Forum Komunitas Keamanan ASEAN itu Wiranto juga mengajak negara-negara ASEAN lainnya untuk melanjutkan dan memperkuat kolaborasi mereka terlebih lagi yang berkaitan dengan usaha bersama berbagi informasi yang ada kaitannya dengan teroris lintas batas. Selain itu, Wiranto juga mengajak semua negara ASEAN untuk meningkatkan kerja sama yang ada hubungannya dengan penghentian aliran keuangan teroris dan penghentian akses teroris berbagai platform yang ada di internet.

Selain isu terorisme, masih ada beberapa isu lagi yang diangkat oleh Menko Polhukam Indonesia dalam APSC. Tercatat ada 5 isu lain, yaitu mengenai perkembangan positif terkait dengan permasalahan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, kerjasama hukum antar negara-negara ASEAN, permasalahan Laut Cina Selatan, perencanaan ekonomi digital di ASEAN, dan hubungan eksternal ASEAN.

Untuk isu yang terkait dengan negara bagian Rakhine, Wiranto menyatakan bahwa ada perkembangan positif terkair dengan kerjasama AHA Centre dengan Sekretariat ASEAN dan juga Pemerintah Myanmar yang sudah memasuki tahap penyelesaian penilaian kebutuhan awal dengan sejumlah rekomendasi tentang proses repatriasi penduduk Rakhine secara aman, sukarela dan bermartabat. Meskipun demikian, Wiranto juga menyatakan bahwa perlu dilakukan antisipasi munculnya unsur radikalisme dan ekstremisme yang bisa bermuara ke aksi terorisme dan perdagangan manusia khususnya pada orang-orang yang rentan terpapar paham-paham berbahaya.

Sementara itu, Wiranto juga menyambut baik kesepakatan untuk proses peresmian “Perjanjian ASEAN mengenai Bantuan Hukum Saling Timbal” sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu komponen penting dalam memerangi jaringan kejahatan global. Sedangkan untuk isu yang terkait dengan permasalahan di area Laut Cina Selatan, Wiranto menyatakan bahwa telah terjadi kemajuan signifikan seputar perundingan yang berkaitan dengan Teks Negosiasi Draft Tunggal Kode Etik. Kemudian untuk dunia ekonomi digital antar negara ASEAN khususnya mengenai Kerjasama Keamanan Siber, menurut Wiranto saat ini negara-negara ASEAN perlu melakukan eksplorasi cara menerapkan pernyataan para pemimpin ASEAN mengenai kerjasama keamanan siber. Sedangkan mengenai hubungan eksternal ASEAN, Wiranto memiliki pandangan bahwa sangat penting untuk terus mempertahankan peran sentral ASEAN agar dapat selalu menjadi pendorong utama kerja sama antara negara-negara yang letaknya ada di kawasan Asia Tenggara.

Anggota TNI Yang Terpapar Paham Radikalisme Harus Segera Diluruskan

Di sela-sela acara halal bihalal para Puranwirawan TNI yang digelar di Gedung Dharmawangsa, Jakarta, kemarin Agum Gumelar yang kini berstatus sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyatakan bahwa TNI sudah seharusnya segera meluruskan para anggotanya yang diduga telah terpapar paham radikalisme. Menurut Agum, dirinya masih yakin bahwa para anggota TNI yang terduga radikal itu sebenarnya masih sangat mencintai Indonesia, sehingga jika TNI bertindak persuasid dengan membuka komunikasi kepada mereka yang telah diduga mulai mengikuti paham radikalisme itu maka jiwa Sapta Marga yang saat ini bengkok itu bisa diluruskan kembali.

Selain itu, Agum Gumelar juga menegaskan bahwa ketika ada berbagai ancaman terhadap kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, sudah seharusnya seluruh elemen bangsa ini tidak bisa terus menerus berdiam diri dan malah seakan-akan bersikap netral. Seluruh elemen bangsa harus bersatu dan kompak untuk membela NKRI dan Pancasila. Hal tersebut disebabkan karena sejak Indonesia merdeka maka para pejuang kemerdekaan telah bersepakat agar NKRI ini berdiri dari Sabang sampai Merauke, berbagai kepulauan, berbagai etnis, berbagai agama bersatu padu membentuk NKRI yang didasari oleh Pancasila yang berperan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa ini.

Seperti diketahui, bahwa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, sempat memberikan pernyataan bahwa menurut hasil riset yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan ada sekitar 3% anggota TNI yang disinyalir telah terpapar paham radikalisme. Tentu saja, penemuan ini merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, sebab bukan tidak mungkin di kemudian hari yang akan datang, anggota TNI yang telah terpapar paham radikalisme itu akan menjadi bom waktu yang berpotensi memecah belah bangsa.

Selain memberi data mengenai persentase anggota TNI yang diduga telah terpapar paham radikalisme, Menteri Pertahanan juga memaparkan sejumlah data lainnya, yaitu: ada sekitar 19,4 %  PNS, 19,1 % pegawai BUMN serta 18.1% pegawai swasta, yang tidak setuju dengan Pancasila, sedangkan ada pula 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA yang memilih setuju menegakkan negara Islam di Indonesia dengan cara menjalankan jihad.

Sementara itu, menurut AM Hendropriyono yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, fakta bahwa adanya sekitar 3% anggota TNI yang diduga radikal itu sangat berbahaya. Hendropriyono juga menyarankan bahwa para prajurit TNI khususnya yang masih aktif dan berusia muda untuk selalu merenungkan isi dari Pancasila dan Sapta Marga, agar tidak semakin terjerumus ke paham berbahaya seperti radikalisme. Selain itu, Hendropriyono juga mengingatkan bahwa usaha untuk menyebarkan paham radikalisme itu tentunya memiliki resiko hukum pidana, apalagi jika dilakukan oleh anggota TNI yang tentunya juga akan diberlakukan hukum militer.